inilah.com/Agus Priatna
INILAH.COM, Jakarta - Untuk menjadi negara yang bisa berdaya saing, setidaknya Indonesia harus memiliki 2% wirausaha dari 238 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 4,76 juta wirausaha baru dengan beragam profesi dan keahlian.
Terkait hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu kemarin (13/10/2012).
“Wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi global, sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap pengangguran,“ kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, meski diterpa krisis ekonomi peran wirausaha telah teruji kehandalannya. Dia mencontohkan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, ekonomi mampu bertahan tanpa tergantung kondisi moneter internasional. “Dengan semangat kewirausahaan yang inovatif, kreatif dan berdaya saing, para pelaku wirausaha ini menjadi ujung tombak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, yang mampu menciptakan lapangan kerja baru,” kata Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2011 mencatat angka pertumbuhan tertinggi 6,5%. Hal ini menurutnya dia sebagai salah satu bukti keberhasilan kelompok UMKM dan koperasi yang dilandasi jiwa wirausaha.
"Hampir 98% para pelaku bisnis di Indonesia tergolong dalam kelompok UMKM, maka kekuatan untuk menumbuhkan kelompok usaha ini harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014, bakal ada 40.000 wirausaha baru sukses yang merupakan program prioritas nasional," kata Muhaimin.
Untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, Kemnakertrans pun mengadakan pendekatan pengembangan manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan dan bimbingan desain dan kemasan.
Dalam mengembangkan program wirausaha, Kemnakertrans berkomitmen menggelar pelatihan wirausaha di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu juga menjalin sinergitas antar kementerian dan lembaga, Kemnakertrans pun membuka kerjasama dengan Ciputra, Asian Productivity Organization (APO), ILO,Kadin, Apindo, PJI, IWAPI, HIPMI dan lain-lain. [mel]
Sumber
Tidak ada komentar